Tingkatkan Infrastruktur di Perbatasan, Bukti Pemerintah Komitmen Perkuat NKRI

Pembangunan infrastruktur menjadi aset penting bagi pertumbuhan negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan kebutuhan pokok masyarakat di masa yang akan datang.

Namun, selain jenis infrastruktur yang disebutkan diatas. Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap pos pengamanan di daerah-daerah perbatasan. Seperti di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keseriusan pemerintahan Jokowi-JK ini dibuktikan dengan membangun 999,5 kilometer Jalan Inspesi dan Patroli (JIPP), dan juga Jalan Administrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pada 16 Februari lalu, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan, program-program pengamanan perbatasan oleh Kemhan telah dibangun JIPP dan Jalan Administrasi di Kalimantan yang merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.

Pengamanan di daerah-daerah perbatasan, memang sudah seharusnya mendapatkan fasilitas yang baik. Sebab, daerah perbatasan merupakan wilayah strategis dalam menjaga kedaulatan negara kita tercinta.

Tidak hanya membangun JIPP dan PLBN, Kemhan juga serius membangun infrastruktur lainnya, diantaranya Pospamtas, Border Sign Pos (BSP), dan Pilar Perbatasan.

Bagi Kemhan, pembangunan infrastruktur yang masif, juga harus diimbangi dengan kesejahteraan bagi para prajurit yang telah berdedikasi kepada bangsa dan negara di daerah perbatasan.

“Untuk memberi rasa sejahtera bagi para prajurit, sudah dibangun 241.441 unit rumah negara untuk mereka, termasuk yang bertugas di perbatasan,” kata Menteri Ryamizard beberapa waktu lalu.

Menyitir pernyataan Menteri Ryamizard, pengamanan di daerah perbatasan sudah menjadi keharusan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Upaya itu sebagai bagian dari membangun rasa profesionalisme para prajurit TNI yang bertugas.

Selamat bertugas para prajurit TNI, khususnya di daerah perbatasan. Jaga dan lindungilah NKRI dari berbagai ancaman. Kita patut bersyukur pemerintah menaruh perhatian yang serius untuk daerah perbatasan, terutama dengan dibangunnya infrastruktur keamanan dan pertahanan yang berkelanjutan.

Read More

BUKAN NEGARA ISLAM, TAPI MASYARAKAT ISLAMI

Dihadapan para prajurit TNI AD Kodam IV Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu kembali 'menyentil' soal negara Islam atau khilafah.

Ya, Menteri Ryamizard tidak pernah bosan mengingatkan tentang khilafah walaupun dia seorang muslim yang taat. Menteri Ryamizard bukan anti-islam. Tapi baginya ada yang salah soal tujuan negara Islam.

Cara pikir Menteri Ryamizard pasti selaras dengan kita sebagai masyarakat yang berpikir waras. Bukan jadi negara Islam hal utama, namun bagaimana membentuk masyarakat berperilaku Islami.

Dan menghadirkan masyarakat bersikap Islami telah cukup baik dengan menerapkan Pancasila. Ideologi yang dilahirkan dari pendiri bangsa kita.

Masyarakat Islami. Masyarakat yang tidak saling fitnah. Masyarakat yang toleran, bukan menganggap golongan lainnya kafir.

Masyarakat yang gotong royong. Masyarakat yang antihoaks. Masyarakat yang mencintai Tuhan dengan menghormati ibadah agama lainnya. Masyarakat yang saling merawat keragaman sebagai anugerah Tuhan.

Semua itu lebih penting dibandingkan sebuah simbol negara Islam. Pancasila menerapkan prinsip semua hal yang dicitakan masyarakat Islami.

Menerapkan kehidupan berpancasila dalam interaksi antarmasyarakat di Indonesia sudah cukup mencirikan kita sebagai bangsa religius. Tanpa perlu identitas ideologi bernuansa Islam.

Toh bukankan Pancasila juga telah membuktikan Indonesia tetap aman hingga kini kehidupan sosial masyarakatnya? Justru dengan Pancasila, pertahanan negara Indonesia jadi amat kuat.

Telaahlah negara-negara yang menerapkan prinsip ideologi agama, banyak melahirkan perang saudara. Bangsanya terpecah. Porak poranda.

Itu tak diinginkan Menteri Ryamizard. Kondisi seperti itu akan membuat para pendiri bangsa menangis. Siapapun yang merongrong Pancasila adalah musuh negara.

Read More

MELAJU DAN TERUS BERPIHAK

Bukan hanya mendorong kemajuan industri pertahanan nasional. Tidak hanya mengimbau industri pertahanan lokal mampu memproduksi hasil optimal.

Namun pemerintah Indonesia juga bertindak nyata menunjukkan keberpihakannya pada industri pertahanan dalam negeri. Bukan sekadar klaim.

Tengoklah. Kementerian Pertahanan (Kemhan) konsisten menerapkan amanat UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Regulasi yang amat jelas menunjukkan keberpihakan.

UU itu memberikan keleluasaan pada PT Pindad menjadi lead integrator industri pertahanan. Bukan hanya sepihak dalam kerjanya sebagai BUMN. Tetapi juga menggandeng swasta bekerja sama.

Kemhan juga tak lepas tangan begitu saja soal industri pertahanan. Kemhan memiliki peran besar dalam mengembangkan industri pertahanan yang strategis. Sebagai bukti kepatuhan pada UU.

Toh nyatanya, Kemhan melakukan fungsinya sebagai pembina teknis untuk urusan produksi industri pertahanan. Memberikan arahan, bimbingan, agar produksi industri pertahanan sesuai kebutuhan spesifkasi TNI. Berkualitas sehingga diminati negara asing.

Soal urusan dukungan anggaran untuk industri pertahanan nasional, jangan ragukan keberpihakan pemerintah. Alokasinya jelas dan amat wah!

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 15 triliun selama 2015 hingga 2019 dari pinjaman dalam negeri guna produksi alat perlengkapan pertahanan keamanan.

Jangan lupa juga, produksi dari industri pertahanan nasional juga diserap penggunaannya oleh bangsa kita sendiri. Dipakai dengan bangga oleh TNI. Sebuah karya prestasi luar biasa.

Coba telisik saja, masih ingatkah ketika Presiden Joko Widodo keliling Mabes TNI menggunakan kendaraan taktis (rantis) P6 ATAV pada Januari tahun lalu? Ya, rantis itu karya perusahaan swasta lokal.

Rantis yang hebat itu juga jadi kepercayaan kesatuan elite Kopassus dan Korpaskhas. Dahsyat!

Lainnya, ada juga Kapal Cepat Rudal 60 Meter (KCR 60 M) buatan PT PAL. Kapal perang yang dengan bangga dipakai TNI AL untuk menjaga perbatasan laut Indonesia. Malahan, jenis kapal perang ini dilirik Malaysia dan Filipina.

Ada senjata senapan serbu 2 (SS 2) yang dengan hebatnya dipakai para prajurit TNI dalam kompetisi menembak dunia. Sampai membawa prestasi juara bagi prajurit TNI di kejuaraan tingkat dunia.

Jangan ragu soal keberpihakan pemerintah pada industri pertahanan domestik. Keberpihakan itulah yang kini telah membuat industri pertahanan kita mampu melaju di tingkat dunia.

Read More