Jarang Absen Hadiri Institusi Pendidikan, Bukti Menhan Prabowo Miliki Harapan Besar Terhadap Masa Depan Pertahanan Indonesia

Jika kita ingat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak hanya sibuk berkunjung ke negara lain untuk melakukan kerjasama bidang pertahanan.

Tetapi juga, jarangnya absen menghadiri acara-acara institusi pendidikan yang masih related dengan Kementerian Pertahanan. Misalnya saja beberapa diantaranya yaitu mengunjungi Universitas Pertahanan (Unhan) di awal beliau menjabat sebagai Menhan di bawah Kabinet Indonesia Maju.

Tak hanya itu, Menhan Prabowo juga tetap hadir dalam memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah.

Bagi penulis, ini bukti bahwa Menhan Prabowo memiliki harapan besar terkait kompetensi sumber daya manusia. Ia selalu berusaha untuk mengkomunikasikannya secara langsung melalui acara-acara yang dihadirinya di dalam institusi pendidikan tersebut.

Kualitas atau kompetensi sumber daya manusia sangatlah penting dalam strategi pertahanan nasional. Dan bagi penulis ini penting sekali. 

Saya sangat mengapresiasi cara-cara Menhan Prabowo dalam melakukan lawatan-lawatan ke institusi-institusi pendidikan yang down to earth ini. Karena, ini juga sebagai bentuk cara beliau menyampaikan bahwa dia tidak hanya melakukan kerja-kerja hanya untuk hari ini saja. Tetapi juga sebagai strategi atau investasi jangka panjang.

Dalam kata lain, Kemhan hari ini sedang memiliki agenda besar yang tidak hanya membutuhkan anggaran yang sangat besar, tetapi juga  sumber daya  manusianya juga harus lebih dulu unggul.

Dan tidak banyak pemimpinan seperti beliau yang benar-benar memperhatikan pentingnya generasi terdidik itu sebagai investasi dan strategi jangka panjang ketahanan nasional.

Read More

Selamat Hari Bela Negara 2019!

Bela negara adalah cara warga negara memperlihatkan nasionalismenya. Menunjukkan semangat perbedaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Meyakinkan pada dunia bahwa, Indonesia menjadi contoh bagi bangsa lain sebagai bangsa yang majemuk. 

Itulah esensi dari bela negara yang sebenarnya. Tentu semua itu tidak terlepas dari sejarah panjang perjalanan bangsa ini. Sebuah jejak sejarah di mana perbedaan keyakinan bersatu membela negara. Mengusir penjajah yang mengusik. 

Kini, 71 Tahun kita merayakan Hari Bela Negara yang jatuh tanggal 19 Desember setiap tahunnya. Memperingati Hari Bela Negara bukan saja sebuah refleksi. Tapi momentum hari baik itu menjadi cara baru melihat Indonesia di masa yang akan datang. 

Indonesia yang tengah dihadapkan berbagai ancaman, baik ancaman fisik maupun fisik. Ancaman radikalisme, intoleran dan terorisme atas nama keyakinan. 

Indonesia telah melepaskan diri dan bebas dari ancaman militer. Ancaman perang senjata. Tapi bukan berarti, kita bebas dari ancaman lain. Seperti yang kita ketahui, perang non militer. Perang digital. Perang ekonomi dan ancaman non militer lainnya menjadi marak terjadi. 

Tentu dengan begitu. Refleksi saja tidak cukup. Kita harus mengambil peran aktif. Menjadi garda terdepan untuk memastikan dan melawan semua ancaman yang kapan saja bisa terjadi.

Saya salut. Kementerian Pertahanan dibawa kepemimpinan Prabowo Subianto punya gebrakan baru agar bagaimana program Bela Negara di Kemenhan melibatkan seluruh masyarakat, terutama kaum muda. 

Kemenhan sebagai representasi dari pemerintah telah berupaya agar program Bela Negara menjangkau seluruh elemen masyarakat. Dari pelosok negeri, pesisir, pedesaan hingga masyarakat kota.

Selamat merayakan Hari Bela Negara me 71 Tahun. Selamat merefleksikan perjalanan panjang perjuangan bangsa ini melalui Hari Bela Negara. Tentunya, semangat ke-Indonesia-an harus tetap kita gelorakan di bumi pertiwi. 

Read More

Menristek Optimis IPB Selalu Punya Desain Sejahterakan Masyarakat dengan Pertanian

Jakarta - IPB University diyakini masih menjadi ujung tombak perguruan tinggi untuk pembangunan pertanian serta inovasi model pengembangan bisnisnya demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

"Sektor pertanian di Indonesia memiliki sumber daya tenaga kerja paling besar. IPB selama ini punya peranan besar untuk pertanian yang bermanfaat ke ekonomi," ujar Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Rabu (6/11/2019).

Selanjutnya Bambang mengatakan, telah banyak karya ilmiah dari IPB yang inovatif, khususnya untuk pertanian, yang sasarannya jelas demi mengentaskan kemiskinan serta membentuk kemandirian masyarakat.

"Lulusan IPB teruji punya inovasi dan riset terhadap masalah pertanian Indonesia. Supaya petaninya sejahtera dan negaranya maju. Ciri khas IPB itu adalah pertanian," ucap Bambang.

Kendati demikian, Bambang mengimbau, IPB University juga jangan sampai melupakan tugas penting lainnya yakni mengubah cara pikir dan pandangan tentang petani.

Pasalnya, Bambang mengungkapkan, profesi petani sejauh ini masih dinilai sebatas bercocok tanam dan menghasilkan komoditas produksi untuk kebutuhan pangan nasional.

Padahal petani adalah pekerjaan potensial sebab menjadi garda utama ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi jika dibekali dengan cara berbisnis yang baik. (*)

Read More

Potensi Kelapa Sawit Terus Digenjot Kementan, Asosiasi: Masih Terkemuka di Dunia

Jakarta - Ekspor kelapa sawit yang terus digenjot Kementerian Pertanian (Kementan) diapresiasi kalangan asosiasi. Hal itu menandakan subsektor kelapa sawit memang terkemuka di kancah dunia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Medali Emas Manurung, Selasa (12/11/2019).

"Ke depan, bisnis dan petani kelapa sawit harus dapat menyesuikan diri dengan kemajuan revolusi teknologi 4.0 sehingga diketahui data dan lahan potensialnya," ujar Gulat.

Gulat menuturkan, dorongan dari Kementan yang terus memacu ekspor kelapa sawit harus diartikan bila subsektor perkebunan tersebut patut dikelola secara berkelanjutan dan modern.

"Ini kan perlu usaha sistematis dalam memberdayakan pekebun kelapa sawit, pemanfaatan teknologi serta industri berkesinambungan berlandaskan lingkungan yang tidak merusak," ungkap Gulat.

Diketahui, Kementan kembali melepas ekspor kelapa sawit dan palm kernel ekspeller dari Kalimantan Selatan, baru-baru ini, sebanyak 8,4 ribu ton atau setara nilai ekonomi Rp 36,3 miliar.

Dari kedua jenis komoditas subsektor perkebunan itu, ekspor minyak sawit adalah 4,2 ribu ton atau senilai Rp 29,6 miliar dan palm kernel ekspeller sebesar 2,6 ribu ton atau seharga Rp 4,1 miliar.

Menurut Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan, Ali Jamil, potensi ekspor subsektor perkebunan, seperti kelapa sawit, dari Kalimantan Selatan akan terus ditingkatkan sehingga dapat seimbang dengan mineral dan batu bara yang mendominasi. (*)

Read More

Pengamat: Kebijakan Kementan Optimalkan Teknologi 4.0 ke Penyuluh Berikan Dua Keuntungan

Jakarta - Strategi Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin mengoptimalkan penggunaan kemajuan teknologi industri 4.0 kepada Penyuluh dinilai merupakan cara yang jitu.

Pengamat sosial ekonomi UI, Riyanto, mengatakan, masa kini teknologi terus bergerak maju. Situasi tersebut, ucap Riyanto, tentu saja harus juga diadaptasi oleh sumber daya manusia (SDM) Kementan.

"Jika saja kemajuan teknologi industri 4.0 dapat diberdayakan (SDM) Kementan, maka risiko kekurangan pangan dapat dicegah," ujar Riyanto, Senin (11/11/2019).

Riyanto menuturkan, ada dua aspek hasil yang perlu jadi perhatian dari pemanfaatan teknologi industri 4.0 dilakukan SDM Kementan. Keduanya, ungkap Riyanto, berpengaruh terhadap masalah ekonomi.

"Yakni produktivitas hulu dan hilir pertanian terjaga ketahanannya, seimbang. Lalu, bakal menguntungkan petani juga konsumen pertanian," kata Riyanto.

Sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, akan makin menerapkan pemanfaatan teknologi 4.0 sebagai pendukung kinerja Penyuluh guna melakukan sosialisasi pertanian di lapangan.

Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, dengan optimaliasi penggunaan teknologi 4.0 oleh kelompok Penyuluh, maka sasaran menuju pembangunan bakal lebih akurat.

Syahrul Yasin Limpo ingin peran Penyuluh sebagai sumber data dan informasi pertanian didukung secara IT, konsep serta teori. Sehingga berorientasi kerja secara modern. (*)

Read More

Pengamat Ekopol Ragukan Data ADB Soal Kelaparan dan Kurang Pangan Indonesia

Jakarta - Pengamat ekonomi politik Wempy Hadir meragukan laporan lembaga internasional yang menyebutkan 22 juta masyarakat Indonesia mengalami kelaparan akut dan kekurangan pangan selama tahun 2016-2018.

Menurut Wempy, justru dari data yang dikeluarkan badan resmi nasional, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, ada perubahan positif terhadap hasil pertanian nasional.

"Kalau dari data yang disajikan BPS atau lembaga pemerintah urusan berwenang, soal pangan di masa Presiden Jokowi tidak monoton, ada pergerakan lebih maju," ujar Wempy yang juga Direktur Eksekutif Nation and Character Building Institute, Senin (11/11/2019).

Wempy mengungkapkan, dapat dilihat dari kebijakan pro-pertanian Jokowi berkontribusi pada terwujudnya stabilitas harga, setok pangan yang terjaga, tumbuhnya ekspor komoditas dan masifnya distribusi mesin bertani.

"Tidak ada harga menjulang tinggi kan. Terutama di hari Lebaran atau puasa seperti biasanya terjadi kenaikan harga. Masyarakat juga lebih mudah memperoleh kebutuhan pangannya," ucap Wempy.

Meskipun harus diakui masih ada kebijakan impor, namun Wempy menjelaskan bila hal itu sebagai bentuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di pasar untuk masyarakat.

"Jadi tidak dapat dikategorikan kekurangan pangan dan ada kelaparan, hal berbeda. Komoditas pangan kita cukup tersedia untuk masyarakat. Bahkan rasanya mulai menuju ke kedaulatan pangan," kata Wempy.

Sebagai informasi, Asian Development Bank (ADB) dan IFPRI menerbitkan laporan yang mengumumkan bahwa sebanyak 22 juta masyarakat Indonesia mengalami kelaparan kronis dan kekurangan bahan pangan dari tahun 2016-2018.

Laporan yang bertajuk Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045 juga menuliskan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih bertani secara tradisional, tidak produktif dan berpendapatan rendah. (*)

Read More

Belajar dari Ryamizard, Tokoh Adat Wamena dan Perdamaian

Falsafah yang terkandung dalam Pancasila; Persatuan Indonesia merupakan suatu wujud hadirnya implementasi Pancasila kepada seluruh warga negara. Tanpa terkecuali.

Melihat konfik yang terjadi di Wamena Papua beberapa pekan terakhir, hingga mengakibatkan warga non Papua yang mengungsi ke Jayapura dan sebagian kembali ke kampung halaman, ada pesan tersendiri yang harus kita perhatikan bersama. 

Secara pribadi penulis meyakini, masyarakat Papua tidak ada niat untuk mengusir pendatang. Apa yang terjadi beberapa pekan lalu karena adanya provokasi dari oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. 

Tapi terlepas dari itu, pemerintah mempunyai tanggungjawab menyoal polemik yang terjadi itu. Penulis bersyukur, pemerintah dengan cepat mengambil peran untuk meredam emosi masyarakat. 

Hal itu dibuktikan dengan hadirnya Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Menhan Ryamizard mengunjungi langsung para pengungsi di Jayapura, kemudian dilanjutkan silaturrahmi dengan masyarakat Wamena. 

Kehadiran Menhan Ryamizard bagi penulis merupakan momentum untuk memberikan kedamaian di bumi Cendrawasih. Jiwa patriotisme yang dimiliki dan rasa kecintaannya kepada masyarakat Papua, bagi penulis sangat berpengaruh. 

Belum lagi, sosok Menhan Ryamizard yang konsisten menjaga kedaulatan negara dan pertahanan nasional melalui kebijakan-kebijakan strategis di Kementerian Pertahanan. Hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Menhan Ryamizard juga melakukan silaturrahmi dengan tokoh adat di Jayapura dan Wamena. Sebagai bapak bangsa, Menhan Ryamizard merangkul semua golongan. Tokoh adat memiliki peran sentral yang membantu pemerintah kembali mendamaikan anak negeri di pelosok Timur Indonesia.

Read More

Cara Sederhana Mencintai Indonesia

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dapat dianggap sebagai tokoh bangsa yang gemar bersilaturahmi. Lihat saja di informasi media, kerap Menteri Ryamizard bertemu dan mengunjungi berbagai kalangan.

Siapa saja dapat bersilaturahmi dengan Menteri Ryamizard. Selama masih dalam kerangka satu pemikiran dan keyakinan bernegara: sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Itulah makanya Menteri Ryamizard relatif dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, pemuka agama, cendekiawan, intelektual, politisi, purnawirawan, ormas, generasi muda, akademisi dan lainnya di Indonesia.

Hal itu menandakan bila Menteri Ryamizard tak memiliki musuh. Berkawan dengan banyak orang. Semua adalah sahabat, saudara sebangsa Indonesia. Asal masih berjiwa Pancasila dan UUD 1945.

Sikap yang ditunjukkan Menteri Ryamizard seharusnya jadi teladan dan contoh bagi kita semua. Dengan silaturahmi sebetulnya akan terus merekatkan persatuan Indonesia. Sesuai cita-cita pendiri bangsa.

Menjaga silaturahmi itu meredam konflik antar-sesama saudara sebangsa. Sebab telah merasa orang tersebut bagian penting dari hidupnya. Akhirnya: kedaulatan terjaga sebab tidak ada pertikaian di Indonesia.

Intensif bersilaturahmi akan membuat Indonesia makin dewasa dan berkualitas. Segala sesuatu dapat dicari solusi terbaik untuk Indonesia dengan 'kopi, teh manis, pisang goreng, kemilan' sambil berbincang santai.

Tidak perlu ada argumentasi sepihak. Hanya mengedepankan ego. Ujung-ujungnya adalah permusuhan. Tapi tak menemukan ide terbaik demi Indonesia. Silaturahmi itu cara mencintai Indonesia yang tetap terajut utuh.

Read More

Benny Wenda dan Kebohongan Dicintai Masyarakat Papua

Tokoh separatis Benny Wenda, bukan Presiden Papua. Benny Wenda hanya oknum yang menjual rakyat Papua untuk memperoleh keuntungan pribadi. Justru ulah Benny Wenda dapat merusak masa depan NKRI.

Jadi jangan sampai ada yang menganggap Benny Wenda adalah pemimpin masyarakat Papua. Memberinya gelar seorang Presiden untuk Papua. Sampai-sampai membela apapun yang dilakukan Benny Wenda adalah benar semua.

Benny Wenda itu mengangkangi sejarah perjuangan Indonesia mengembalikan Irian Barat (kini Papua) ke Bumi Pertiwi dari cengkeraman Belanda. Tak ada rasa hormat dari Benny Wenda kepada pejuang Indonesia atas hal itu.

Indonesia itu Sabang - Merauke. Terikat dan terayomi dalam bingkai persatuan Indonesia. Di Papua juga berlaku Pancasila dan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945.

Papua bukan berdiri sendiri dengan sistem ketatanegaraannya. Yang berlaku di Papua itu implementasi dari UUD 1945. Berarti hukum di Indonesia juga mencakup pemberlakuan di Papua.

Semua terintegrasi dalam kedaulatan Republik Indonesia. Tak ada perbedaan sistem kenegaraan. Kalau Presiden Republik Indonesia sekarang adalah Jokowi, berarti di Papua juga sama. Mengikuti hukum nasional.

Sejak kapan masyarakat Papua menggelar Pemilu maupun Pilpres tanpa diketahui pemerintah pusat? Kan tidak pernah terjadi. Rasanya; masyarakat Papua juga tidak pernah memproklamirkan kemerdekaan dan memilih Benny Wenda sebagai Presiden mereka.

Belum tentu apa yang dilakukan Benny Wenda disetujui semua masyarakat Papua. Masih banyak masyarakat Papu yang mencintai Indonesia dan tetap ingin bersatu dalam kedaulatan NKRI.

Justru gara-gara ulah Benny Wenda, Papua terus bergejolak. Apa iya orang yang membuat Papua jadi kisruh malah dianggap Presiden? Sepertinya tidak.  Malah membuat hidup masyarakat Papua susah.

Sebaiknya jangan pernah berpendapat bahwa Benny Wenda adalah Presiden Papua dan dicintai masyarakat di Bumi Cendrawasih. Sebaliknya: Benny Wenda adalah musuh negara karena merusak persatuan dan kedaulatan NKRI.

Read More

Lari Marathon Sang Pengecut

Merasa memperjuangkan keadilan sosial di Papua tapi malah menghindar dari penegakan hukum. Katanya ingin melakukan kebenaran di Papua namun kabur ke Negeri Kangguru --Australia--.

Itulah Veronica Koman. Perempuan yang jadi tersangka dugaan hasutan kisruh Papua dan menyebarkan informasi hoaks. Mengaku pembela Papua, nyatanya kabur dari klaimnya itu.

Ini soal logika sederhana saja: artinya bila melarikan diri, menghindar dari proses hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatannya, si Koman sadar bahwa dirinya berbuat salah.

Koman sebetulnya mengerti bahwa tindakannya melenceng alias sangat salah. Jika memang yakin bahwa caranya benar; maka si Koman tetap ada di Indonesia. Bukan meninggalkan Papua yang katanya merupakan perjuangan sosial.

Cara Koman di Papua memang jelas tidak benar. Papua itu bagian NKRI. Telah jadi konsensus sejak Irian Barat direbut kembali sebagai milik Indonesia lagi dari Belanda tahun 1963.

Papua tetap bagian dari keutuhan NKRI. Dulu perjuangan Indonesia mengembalikan lagi Irian Barat ke Indonesia bukan upaya mudah. Namun semua itu bentuk kecintaan Indonesia pada Papua.

Sampai kapanpun persatuan Indonesia adalah ketetapan yang tidak ada kompromi. Kedaulatan Indonesia harus terus kokoh dari Sabang-Merauke. Tidak boleh ada yang menghancurkannya.

Kini: semua harus menyadari bahwa faktanya tindakan Koman adalah salah. Terbukti bahwa Koman tidak berani bertanggungjawab. Semua jangan terprovokasi dengan pola gaya Koman atau oknum lain yang merusak persatuan Indonesia demi kepentingan pribadi.

Read More

Pengusung Makar Dilarang Hidup di Indonesia

Perusak kedaulatan dan keutuhan NKRI itu adalah orang-orang yang selalu mencoba makar. Berniat meruntuhkan pemerintahan yang sah hasil Pemilu demokratis dengan cara inkontitusional.

Menggunakan upaya yang bertentangan dengan hukum ketatanegaraan. Padahal telah amat jelas bahwa pemerintahan yang terbentuk merupakan hasil demokratisasi diterima semua rakyat Indonesia. Bukan pemerintahan otoriter dan absoulut.

Menggaungkan menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi dan berniat menggalkan pelantikannya adalah melawan demokrasi itu sendiri. Memanfaatkan rakyat untuk dikerahkan menolak keterpilihan Jokowi lagi sebagai Presiden merupakan perbuatan keji.

Rakyat Indonesia 'diperdagangkan' demi kepentingan politik pribadi. Padahal: rakyat Indonesia yang menyalurkan aspirasi tanpa tekanan untuk memilih siapa Presiden dikehendakinya. Tapi rakyat dihasut supaya melawan keputusannya sendiri.

Pola begitu adalah usaha untuk membuat kedaulatan Indonesia terinjak-injak. Demokrasi dan penegakan konstitusi ketatanegaraan yang mulai dibangu baik, malah dihancurkan lagi. Oknum-oknum begitu layak saja dicap pengkhianat bangsa.

Kalau ingin mengkritisi pemerintahan atau Presiden yang terpilih dengan sistem demokratis, silahkan saja. Diberikan ruang kebebasan. Indonesia --sekali lagi-- kini telah menjunjung penegakan konstitusi lebih baik lagi.

Namun bukan dengan mengacaukan kedaulatan NKRI. Membenturkan persatuan Indonesia sehingga memancing gejolak konflik antar-rakyat. Sistem yang telah ditata, jangan diruntuhkan lagi hanya untuk kepentingan pribadi.

Indonesia adalah negara berdaulat. Sampai kini disegani seluruh bangsa-bangsa di dunia. Di Indonesia --selama pemerintahannya masih demokratis-- dilarang berbuat makar!

Read More

TAK ADA TEMPAT UNTUK KELOMPOK SEPARATIS DI TANAH PAPUA!

Bumi hanguskan! Mungkin kata-kata itu pas diberikan kepada seluruh kelompok separatis yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.

Seperti apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, ada 3 kelompok di Papua, yakni kelompok pemberontak bersenjata, kelompok kriminal bersenjata dan kelompok klandestin.

Bahkan sampai-sampai terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di Tanah Papua.

Tapi tenang, saya percaya 100 % bahakan 1000 % TNI siap berada digerda terdepan untuk membasmi kelompok-kelompok pemberontak tersebut, tanpa ampun!

Melihat itu, sudah pasti menjadi tugas TNI untuk turun tangan bila menyangkut keamanan dan kedaulatan NKRI.

Pasti TNI tak akan mengenal kompromi dalam menumpas musuh-musuh yang merongrong kedaulatan ibu pertiwi.

Saat ini pun saya meyakini TNI yang merupakan kepajangan tangan dari pemerintah telah mendesain pendekatan-pendekatan untuk menjamin kondusifitas di Papua. Tentu melalui sinergis antara pembangunan kekuatan TNI dan soft power melalui bela negara dan pertahanan kawasan.

Dan satu lagi, bahwa tegas beradaaan TNI di Papua untuk menjaga keamanan negara, buka untuk yang lain.

Read More

TNI Selalu Hadir Lindungi Masyarakat Papua

Sudah menjadi tanggungjawab sebagai aparat keamanan. TNI hadir di garda terdepan menjaga dan melindungi rakyat. Itu amanat Undang-Undang negara kita.

Menyoal kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, marilah saling menjaga dan mengayomi. Jangan ada lagi provokasi, adu domba, fitnah hingga rasisme. Yang sudah terjadi. Jadikan pelajaran.

Kita harus menyadari bahwa Indonesia ini negara yang kaya akan perbedaan.

Saya percaya, aparat keamanan dari TNI yang bertugas di Papua saat ini, adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi rakyatnya.

Ribuan aparat itu senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Terutama masyarakat Papua yang menjadi bagian dari NKRI. TNI tidak membedakan warga negara, semuanya diayomi dirangkul dalam bingkai persaudaraan.

Indonesia adalah Papua. Papua adalah bagian dari NKRI Harga Mati. Kita semua bersaudara. Mari saling membahu, saling merangkul, saling mendinginkan suasana.

Aparat TNI yang bertugas di sebagian wilayah Papua. Kita doakan mereka dan rakyat Indonesia tidak saling diadu domba. Tidak saling mencela. Percayalah, aparat TNI disana pasti melindungi warga negaranya.

Selamat bertugas TNI. Lindungilah warga Papua dan Papua Barat. Jangan ada oknum yang dengan sengaja memainkan skenario seakan TNI itu musuh rakyat. Kami yakin, TNI begitu berjasa dan sangat dibutuhkan masyarakat Papua saat ini.

Sudahi perkelahian di Bumi Cendrawasih itu. Mari rangkul kembali seluruh komponen masyarakat selaku anak negeri. Bumi pertiwi dari Sabang sampai Merauke akan selalu dijaga dan dilindungi oleh TNI yang bertugas.

Read More

Memanaskan Mesin Industri Pertahanan Indonesia

Memiliki pertahanan yang tangguh nerupakan hal mendasar bagi setiap bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, ataupun kepentingan nasional.

Tetapi bermakna lebih dari itu, yakni untuk menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

Ketangguhan pertahanan negara turut ditentukan juga oleh kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri.

Oleh sebab itu, industri pertahanan perlu dibangun melalui revitalisasi industri pertahanan.

Setelah Presiden SBY memberikan arahan revitalisasi industri pertahanan di Kementerian Pertahanan tahun 2004 lalu, sejak saat itu pula "mesin-mesin" dari semua pemangku kepentingan secara bersamaan "dipanaskan".

Dan sampai saat ini Kementerian Pertahanan dibawah kepemimpinan Ryamizard Ryacudu sebagai pembuat regulasi dan kebijaksanaan pembinaan industri pertahanan, TNI sebagai pengguna, dan industri pertahanan sebagai produsen dalam negeri menyatu dalam target merevitalisasi industri pertahanan. Tujuannya untuk membangkitkan kekuatan industri pertahanan dalam negeri.

Cermat penulis di  2010 oleh presiden saat itu, juga dibentuk suatu badan kebijakan nasional industri pertahanan yang disebut Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Tugas yang diemban oleh KKIP adalah mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, baik alutsista maupun non-alutsista.

Sejak saat itu pula Indonesia sebenarnya telah memiliki visi, misi, dan strategi dasar pembangunan industri pertahanan.

Apalagi pemerintah dan DPR pada 2012 memperkuatkan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Industri Pertahanan Negara sebagai legalisasi dan legitimasi menghidupkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Rasanya suatu negara yang kuat akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri teknologi pertahanan yang mandiri bukan isapan jempol belaka.

Filosofi ini penting untuk mendukung misi negara menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.

Read More

ANTIBIOTIK SERANGAN CYBER

Harus diakui: serangan teknologi cyber adalah musuh yang amat mengerikan saat ini. Kemajuan teknologi informatika disalahgunakan untuk menjadi senjata penghancur kedaulatan negara.

Kondisi itu sudah cukup jeli diamati Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Sebagai seorang yang pernah ditempa di kawah candradimuka TNI, Menteri Ryamizard juga sudah punya 'resepnya'.

Hal itu membanggakan buat kita sebagai masyarakat Indonesia. Memiliki Menteri yang kemampuan analisis dan cermat menyusun strategi perlawanan terhadap ancaman musuh.

Bagi Menteri Ryamizard: penekanan ideologi Pancasila dan persatuan seluruh masyarakat Indonesia harus diperkuat sebagai tameng dari serangan perang cyber.

Setuju dengan Menteri Ryamizard! Sebuah jurus jitu yang semua masyarakat harus lakukan jika tak ingin Indonesia sebagai 'rumah' kita bersama hancur diserbu kemajuan teknologi informatika.

Dengan memaknai serta mengimplementasikan Pancasila, maka secara sendirinya bakal menyaring apakah dari kemajuan teknologi cyber sesuai dengan norma kehidupan berbangsa.

Jika ternyata berbenturan dengan prinsip Pancasila, maka apapun jenis 'racun' yang disebarkan melalui cyber tidak akan mampu menembus jiwa masyarakat.

Begitu pula bila persatuan Indonesia dirawat, apapun provokasi yang tersebar melalui ruang cyber akan terpental. Masyarakat sulit terpancing dengan info sesat sebab tidak punya rasa saling curiga.

Semua hal yang beredar dari cyber di validasi sehingga mengendapkan sikap ego dan terhasut. Yang timbul malah saling menyadarkan antar-masyarakat sekaligus menjaganya.

Jadi: jangan khawatir dengan dengan serangan musuh melalui cyber. Indonesia punya penangkalnya. Asal kita mau menjiwai Pancasila dan terus bersatu.

Read More

Menyumpal Ancaman Egiamus Kogoya

Sesumbar Komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Distrik III Ndugama Papua, Egiamus Kogoya, bakal melakukan serangan balasan ke TNI.

Gara-gara markasnya berhasil dilumpuhkan dan penyimpanan senjatanya direbut TNI. Bahkan, ada pengikut KKB Papua jadi korban baku tembak dan lainnya 'ngacir'.

Hello, TNI bukan institusi yang kecut dengan ancaman kelompok separatis. Sejak era kemerdekaan: segala bentuk aksi separatis dan teror ke bangsa Indonesia berhasil ditumpas.

TNI bukan 'anak ingusan' yang digertak langsung menangis. Keahlian tempur, strategi perangnya, kewaspadaan serta komitmennya terhadap kedaulatan Indonesia sudah diapresiasi bangsa-bangsa di dunia.

Lagi juga, kan jelas memang Egiamus Kogoya adalah ancaman bagi Indonesia. Sepak terjangnya tak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap aksinya membahayakan pertahanan negara dan menebarkan rasa takut di masyarakat. Itu telah cukup mengaktegorikannya sebagai musuh negara. Ingin merobek persatuan Indonesia.

Tidak beralasan jadinya jika Egiamus Kogoya mengancam balik TNI gara-gara markasnya direbut. Memang itu sudah jadi tugas TNI untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia.

Dengan mengancam TNI, menandakan Egiamus Kogoya mengibarkan bendera perang terhadap Indonesia. Bukan hanya institusi militer kita. Jadi sudah waktunya segala aksi Egiamus Kogoya dihentikan.

Di situ dapat dipahami bahwa memang pantas kelompok ancaman bagi pertahanan Indonesia diberangus. Intinya: memang tugas TNI sebagai penjaga pertahanan.

Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan dari seluruh rakyat Indonesia terhadap TNI agar mampu melakukan tugas negara dengan sebaik-baiknya.

Read More

Betapa Negarawannya Pak Menhan, Wajib Jadi Teladan Buat yang Muda

Publik sedikit dikejutkan ketika tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zein mengirim surat bantuan perlindungan hukum dan jaminan penangguhan penahanan. Surat salah satunya ditujukan kepada Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

Singkat kata, pensiunan jenderal bintang satu itu meminta bantuan Ryamizard.

Secara politik, Kivlan sejatinya berada di kubu yang berbeda selama ini. Kivlan seperti yang kita kenal merupakan salah satu jenderal yang dekat dengan Prabowo Subianto.

Dalam Pilpres 2014 maupun 2019 kemarin, peran Kivlan sangat terasa di kubu Prabowo. Sosoknya cukup sentral, sama seperti para politisi di lingkaran Prabowo.

Pun dengan Ryamizard. Pasca purna tugas sebagai prajurit TNI, sosok 59 tahun tersebut berada di kubu Jokowi. Ryamizard saat ini bahkan menjadi salah satu menteri yang berprestasi di kabinet Jokowi-JK. Kinerjanya dinilai berhasil dalam mengoptimalkan kinerja Kementerian Pertahanan.

Kembali ke soal Kivlan. Pertanyaannya sekarang, mengapa Kivlan meminta bantuan Ryamizard? Salah salah analisis penulis, mungkin karena faktor korsa sebagai prajurit TNI. Kivlan paham betul bahwa dalam keluarga besar TNI, tak ada sekat-sekat politik.

Lebih dari itu, reaksi yang ditujukan Ryamizard patut diacungi jempol. Dia begitu bijaksana dalam menanggapi permintaan Kivlan. Ini membuktikan sekaligi bahwa jiwa kenegarawanan Ryamizard patut diacungi jempol.

Dia tetap merespons permintaan Kivlan dengan bijakasna. Padahal secara garis politik, keduanya sama-sama berbeda alias berada di kubu yang tengah bersaing.

Tapi semua itu Ryamizard lupakan. Karena orientasinya hanyalah NKRI. Bagaimana membangun relasi yang kuat, dengan siapapun, asalkan komit terhadap bangsa dan negara.

Buat kaum milenial, sosok Pak Menhan Ryamizard ini patut jadi teladan kita.

Read More

JURUS PERTAHANAN YANG VISIONER

Memang briliyan pemikiran Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Otentisintasnya sebagai prajurit TNI memang tidak diragukan. Punya pemahaman luar biasa tentang pertahanan.

Menteri Ryamizard mempersiapkan dua skema memperkuat pertahanan Indonesia. Dengan cara kekuatan fisik dan pikiran. Sepertinya: tidak semua negara di dunia punya strategi ini.

Memperkuat pertahanan fisik, Menteri Ryamizard menyusun peningkatan kekuatan rakyat, TNI dan mutu alutsista.

Sedangkan pertahanan pikiran, Menteri Ryamizard ingin masyarakat Indonesia punya cara pandang orisinal tentang kebangsaan sesuai cita-cita pendiri bangsa. Yang sesuai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu juga punya kemampuan diplomasi.

Dari situ jelas kelihatan bagaimana visionernya pemikiran Menteri Ryamizard soal basis pertahanan nasional.

Menteri Ryamizard memahami bahwa serangan musuh ke Indonesia bukan hanya dilakukan melalui senjata saja, namun juga merusak pola pikir masyarakat.

Di situ harus diakui kejelian Menteri Ryamizard mengenali situasi zaman. Bahwa menghancurkan kedaulatan sebuah bangsa kini caranya makin berkembang. Nah, Menteri Ryamizard tampak mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Strategi skema yang disusun Menteri Ryamizard harus diakui hebat. Jadi begini, kalau memang Indonesia digempur, sudah ada unsur pertahanan yang siap melawannya. Tidak goyah dengan serangan model apapun.

Efek lainnya dari skema kekuatan pertahanan yang dibangun Menteri Ryamizard adalah rasa diayominya masyarakat. Sebab merasa nyaman, tidak pernah khawatir bila suata saat ada musuh menyerang. Kita siap melawan!

Read More

KOMITMEN JOKOWI MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA YANG UNGGUL

Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia merupakan modal yang amat penting bagi bangsa ini. Jika SDM tidak diberdayakan dengan baik, tentu negara kita akan tertinggal jauh dari yang lain.

Bicara SDM. Jumlahnya tidak sedikit. 260 juta jiwa adalah aset penting dan menjadi tugas besar pemerintah. Tapi bagaimana dengan kualitas SDM itu sendiri ?

Pada dasarnya. Indonesia memiliki SDM yang berkualitas. Mampu berdaya saing. Tapi itu saja tidak cukup, indonesia perlu mengembangkan dan menciptakan manusia yang unggul dan merata untuk semua sektor.

Presiden Joko Widodo pada pidato Visi Indonesia di Sentul Jawa Barat menyampaikan pentingnya SDM Unggul.

Menurut Presiden Jokowi, titik dimulainya pengembangan SDM adalah, dengan menjamin kesehatan, ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah.

Bagi penulis, komitmen dari Presiden Jokowi ini relevan. Sebab, rakyat yang tinggal di pesisir maupun daerah terpencil saat ini sedang membutuhkan jaminan kesehatan.

Itu artinya, jaminan kesehatan Ini merupakan umur emas untuk mencetak Manusia Indonesia unggul ke depan. Maka, saya meyakini nawaitu beliau akan semakin dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Tanpa tebang pilih.

Komitmen yang disampaikan itu juga tidak main-main. Jokowi membuktikan karaktek kepemimpinannya yang dirindukan masyarakat.

Presiden Jokowi juga meyakini, pemerintah akan mengelola talenta-talenta hebat. Akan membimbing generasi muda Indonesia yang bisa membawa negara ini bersaing secara global. Semua itu, kembali pada jaminan kesehatan untuk menumbuhkan generasi yang sehat, cerdas dan kreatif.

Read More

Yuk, Terus Dukung Menhan Ajak PNS dan TNI Gelorakan Pancasila

Kita patut belajar dan menghormati upaya dari Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Kecintaan dan kebanggannya terhadap ideologi Pancasila, beliau buktikan melalui kebijakan-kebijakan strategis.

Kementerian Pertahanan memang sebuah instansi pemerintahan yang amat penting. Kita tahu, lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara, tidaak terpisahkan dari perjuangan TNI.

Perjuangan para jenderal terdahulu melalui TNI, saat ini telah kita rasakan manfaatnya melalui keberadaan Kementerian Pertahanan.

Ketika ada yang bertanya, apa kabar Pancasila? Jangan sungkan menjawab, Pancasila masih tetap ada dan tidak akan pernah tiada. Pancasila selalu hadir untuk menjaga keutuhan NKRI. Pancasila senantiasa berkibar bersama Merah Putih dan Garuda.

Agar tetap berkibar, ada ide brilian dari Menhan Ryamizard. Di Kementerian Pertahanan, beliau akan membuat aturan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.

Adalah sumpah setia kepada Pancasila. Ikhtiar ini sebagai bentuk komitmen dari Menhan Ryamizard yang tidak ingin membiarkan paham radikalisme dibiarkan bebas di Indonesia.

Sebab, menurut Menhan Ryamizard. Paham radikalisme yang ketika dibiarkan bebas di Tanah Air, justru akan berdampak negatif dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Ingatlah, tumpah daarah para pahlawan telah menghantarkan negara ini merdeka. Sudah saatnya kebijakan seperti yang akan dilakukan oleh Menhan Ryamizard ini harus didukung.

Buktikan kesetiaan dan kecintaan kita kepada Pancasila, UUD 1945, Sang Saka Merah Putih, dan juga lambang Garuda kebanggan kita.

Read More

Auto-Nasionalisme Dalam Pertahanan Semesta

Kesadaran menjaga sumber daya alam dan buatan (SDAB) itu juga bagian pendukung pertahanan Indonesia. Jangan dianggap sebagai potensi kekayaan alam nasional saja.

Yang harus dibangun mulai sekarang juga adalah pemahaman bahwa bidikan invasi modern tak sekadar menggunakan senjata atau mengerahkan militer.

Namun juga mencaplok SDAB yang dimiliki sebuah bangsa. Hal itu juga amat mungkin berlaku bagi Indonesia. Nah, Kementerian Pertahanan (Kemhan) soal ini harus diapresiasi.

Acungan jempol kepada Kemhan sebab punya gerak cepat membentengi SDAB dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat menjaga SDAB Indonesia tetap jadi milik Indonesia.

Tentu saja merawat SDAB dilakukan dengan program yang harus disusun. Tidak asal begitu saja, nantinya malah tidak sistematis.

Yang perlu dipuji dari Kemhan adalah upayanya terus-menerus membangun pertahanan semesta sesuai amanat UU. Jadi masyarakat diajak terlibat dalam menjaga kedaulatan bangsa. Tidak sekadar dilakukan TNI.

Termasuk itu adalah pertahanan semesta untuk membentengi, menjaga, merawat SDAB di Tanah Air. Pertahanan semesta yang dilakukan bersama masyarakat adalah senjata ampuh.

Kalau masyarakat sadar dengan sendirinya, maka akan muncul sikap nasionalistik. Sebuah sikap berkorban demi negaranya sebab tidak ingin hidupnya susah nantinya.

Kan begini, jika masyarakat lengah membentengi SDAB, maka sudah pasti otomatis hidupnya akan sulit. Sebab perekonomiannya dari SDAB sebagai sumber kemakmuran sudah dikuasi bangsa lain.

Bila itu yang terjadi, ya sudah pasti bangsa asing bakal memprioritaskan masyarakatnya mereka dari kekayaan SDAB yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi bukan masyarakat kita yang menikmati.

Di situlah arti pentingnya pertahanan semesta untuk SDAB. Supaya Indonesia jadi pemilik selamanya potensi yang ada di negeri ini. Agar rakyatnya selalu sejahtera.

Read More

Menyerang Radikalisme Tanpa Senjata

Radikalisme itu mengerikan lho. Bisa mengubah seseorang bertindak di luar kewajaran. Melupakan siapa dirinya sebenarnya. Tak peduli akibat perbuatannya merugikan bangsa dan siapa saja.

Ujung dari penganut prinsip radikal adalah ekstrimisme dan terorisme. Menghalalkan segala cara demi kepentingannya gara-gara salah doktrin.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu amat mengetahui akibat radikalisme. Menteri Ryamizard ditempa dalam gemblengan TNI yang diwajibkan menjaga NKRI dan Pancasila. Seperti pesan Panglima Besar Jenderal TNI Sudirman.

Sudah sejak awal ketika didapuk jadi pembantu kerja Presiden Jokowi, Menteri Ryamizard selalu menyerukan sinergi bersama semua pihak masyarakat untuk menangkal radikalisme.

Nah, Menteri Ryamizard bekerja keras merangkul semua masyarakat dan organisasi supaya membentengi diri dengan Pancasila.

Itu tidak main-main lho. Menteri Ryamizard "road show" ke banyak tokoh masyarakat dan organisasi untuk sama-sama merawat semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Kerap pernyataan Menteri Ryamizard juga menyinggung soal pentingnya meneguhkan Pancasila.

Dewan Kemananan Nasional (DKN) adalah ide yang muncul dari diskusi-diskusi Menteri Ryamizard dengan berbagai pihak.

Sepertinya jika ditelaah, DKN bukan sekadar lembaga penangkal radikalisme dan ingin merawat kedaulatan negara. DKN juga jadi "lembaga penghancur" radikalisme.

Bukan dengan senjata. Tapi dengan menyebarkan nilai-nilai Pancasila ke seantero masyarakat Indonesia. Jadi begini, semakin meluasnya doktrin radikalisme harus dihancurkan juga dengan unsur kekuatan Pancasila yang tersistematis.

Sehingga makin kuat serangan ke radikalisme. Selain secara individual menerapkan prinsip Pancasila, ada juga kelembagaan yang siap merawat kedaulatan negara dari amukan radikalisme.

Isinya saja ada NU dan Muhammadiyah yang dirangkul Menteri Ryamizard. Dua ormas Islam yang konsisten menjadikan Pancasila sebagai landasan organisasnya yang sinkron dengan ajaran Islam.

Kalau DKN terbentuk, patut diakui itu adalah strategi cemerlang ala Menteri Ryamizard. Menteri Ryamizard memang harus diakui ahli menghancurkan radikalisme tanpa senjata.

Read More

Salah Alamat Surat ke Menteri Ryamizard

Ada yang awalnya garang. Berkoar-koar. Mengancam menurunkan pemerintahan Jokowi yang sah terpilih sesuai konstitusi.

Menyebarkan isu tanpa data: katanya Pilpres 2019 curang. Begitu tertangkap karena ditengarai menyusun rencana makar: melempem. Hilang kegarangan.

Saking takutnya lalu mengirim surat meminta perlindungan hukum ke Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Pangkostrad, Kepala Staf Kostrad dan Danjen Kopassus.

Maklum, si pengirim surat yang menjadi tersangka makar adalah purnawirawan perwira tinggi TNI AD. Levelnya sampai bintang dua alias Mayjen.

Pernah jadi petinggi di kesatuan elit TNI AD. Tapi apakah itu berpengaruh? Jawabnya sudah pasti tidak.

Apalagi bagi Menteri Ryamizard, siapapun orangnya, jabatannya, meskipun itu kawan dekat atau saudaranya; hukum tetap harus ditegakkan sama rata.

Ditambah lagi sangkaannya setelah melalui penyelidikan aparat kepolisian cukup berat: diduga merancang dan akan melakukan makar.

Sebuah gerakan pengkhianatan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan kedaulatan negara. Aksi yang memecah harmonisasi kehidupan masyarakat Indonesia.

Menteri Ryamizard adalah negarawan. Prajurit TNI sejati. Siapapun yang mengenal sosok Menteri Ryamizard akan menilainya sebagai individu yang tulus mencintai maupun menjaga negaranya.

Surat sang tersangka makar salah alamat kalau ditujukan ke Menteri Ryamizard. Sikap Menteri Ryamizard yang 'mengabaikan' surat sang tersangka makar purnawirawan TNI adalah bentuk tindakannya menjaga keutuhan Indonesia.

Dapat disimpulkan: Menteri Ryamizard tak ingin Indonesia hancur dan rusak persatuannya gara-gara ulah seseorang.

Hukum harus diberlakukan. Apalagi Menteri Ryamizard memiliki karakter negarawan: sikap yang menjunjung penegakan hukum.

Menteri Ryamizard dikenal selalu berjalan dan bertindak sesuai Pancasila dan konstitusi. Sikap acuhnya terhadap surat tersangka makar ke dirinya adalah kegeramannya kepada oknum yang ingin meruntuhkan Indonesia, Pancasila dan konstitusi.

Si tersangka makar salah alamat kirim surat ke Menteri Ryamizard. Mungkin saja --sekali lagi mungkin-- surat itu disobek lalu dibakar Menteri Ryamizard.

Read More

Buang Jauh-jauh People Power, Saatnya Perkuat NKRI!

People power. Sebuah gerakan massa yang diduga berpotensi inkonstitusional, masih bagaikan misteri. Salah satu kekhawatiran dari gerakan ini adalah adanya upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Tentu publik tak ingin hal itu terjadi.

Kurang lebih satu minggu ke depan menjelang aksi massa yang katanya people power. 22 Mei 2019. Juga bertepatan dengan hari akhir penghitungan suara oleh KPU.

Masyarakat ikut diresahkan dengan adanya gerakan ini. Misalnya saja potensi adanya makar.

Kok makar? Apa alasannya dibilang makar? Bukankah kebebasan berpendapat di muka umum telah dijamin oleh Undang-Undang?

People power ada dugaan makar karena menurut hemat penulis, beberapa aksi demonstrasi sebelumnya, yang menyoal penghitungan suara Pilpres oleh KPU, satu per satu berujung melanggar hukum pidana.

Kabar terakhir, seorang pria berusia 25 tahun diancam penjara seumur hidup karena atas ucapannya ingin memenggal kepala Presiden RI Joko Widodo.

Aksi-aksi sebelumnya, mungkin diklaim tidak ada hubungannya dengan people power nanti. Tapi, ketika ditarik benang merahnya, semua aksi massa itu berujung protes klaim kemenangan Pilpres dan kecurangan yang katanya dilakukan oleh KPU. Ini perbuatan makar. Hukum harus tetap berjalan.

Tapi terlepas dari gerakan aksi, baik people power maupun gerakan-gerakan lainnya. Pertanyaannya, apakah people power layak ditakuti pemerintah dan masyarakat?

Nyatanya bisa dibilang tidak. Jangan takut. People power itu layaknya aksi demonstrasi yang sudah biasa terjadi Indonesia. Bahkan, seperti gerakan mahasiswa yang acapkali terjadi setiap harinya.

Sisi lain dari ancaman makar yang tidak perlu ditakuti. Ketika masyarakat sudah menyaksikan langsung dinamika politik internal di kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Sebab, beberapa partai koalisi atau partai pengusung di BPN. Satu per satu telah menyadari situasi politik nasional setelah munculnya isu people power. Sebut saja, partai Demokrat dan PAN.

Mereka lebih mengutamakan situasi NKRI yang aman dan damai dibanding kepentingan politik dan demi kekuasaan semata.

Lantas, apa yang perlu kita takuti dengan munculnya isu people power? Jika nantinya gerakan yang condong pada perbuatan makar ini terjadi. Tentu harus kita cegah bersama.

Semua elemen masyarakat mesti sadar bahwa memperkuat NKRI adalah tugas bersama.

Read More

Kritis Boleh, Hujatan Memang Perlu Sanksi

Mencaci maki, menghujat, memfitnah, membohongi publik, itu berbeda dengan mengkritik. Bersikap kritis tak sama dengan berkata kasar.

Jelas kan? Perbedaan kedua diksi itu juga punya dampak. Dampaknya positif  dan negatif.

Mencaci, menghujat, fitnah, hasilnya adalah lunturnya tata krama. Pudarnya etika. Pupusnya kesantunan. Tak ada lagi toleransi. Negara jadi rusak.

Nah kalau mengkritisi, itu mengingatkan. Memberikan saran. Menyampaikan yang masih belum baik. Dengan narasi elegan dan ilmiah. Tujuannya supaya jadi lebih baik.

Di situlah pemerintah Indonesia ingin memperjelas batasannya dengan berbagai kebijakan, seperti lahirnya tim pengkaji ucapan, asistensi hukum atau testimoni menutup media/medsos.

Supaya negara Indonesia tetap bersatu. Masyarakatnya harmonis. Tetap setia melaksanakan budaya Pancasila. Menghormati sesama sebagai warisan leluhur.

Bukan ingin otoriter. Membungkam demokrasi. Memperkarakan yang antipemerintah. Tidak begitu.

Bayangkan saja; kalau semua orang seenaknya mencaci maki Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, sampai Lurah. Memfitnah tanpa data dan bukti. Menghujat pribadi orang lain sesuka hatinya. Apa Indonesia bakal bertahan?

Apa jadinya masa depan Indonesia kalau informasi dari media/medsos hanya kebohongan? Beritanya hoaks dan tanpa beban menulis hujatan yang tidak sesuai standar jurnalisme.

Indonesia dapat terjadi perang saudara. Semua orang saling balas fitnah. Tidak ada lagi ketentraman serta kerukunan sebab masyarakat sibuk membuat narasi caci maki.

Ujungnya: pertahanan Indonesia lemah. Pertahanan Indonesia remuk. Pertahanan Indonesia mudah ditembus bangsa lainnya. Mengerikan!

So, tidak usah khawatir soal munculnya tim pengkaji ucapan, terbentuknya asistensi hukum atau ultimatum menutup media/akun medsos. Pahami dulu maksud di balik itu semua.

Rasanya: demokrasi Indonesia sekarag telah amat baik. Kritis dan menyampaikan pendapat bebas. Asal sesuai fakta dan dipertanggungjawabkan.

Belum pernah ada sejak reformasi pembungkaman terhadap sikap kritis. Mengkritisi untuk menambal yang masih kurang justru ditunggu dari semua kalangan masyarakat. Paham kan?

Read More

Singkirkan Pola Pikir Aneh-aneh, Fokuslah Untuk NKRI

Berkembangnya teknologi komunikasi begitu cepat merubah pola pikir manusia. Karena industri teknologi tidak hanya memudahkan manusia dalam berkomunikasi, lebih dari itu ada bahaya dan ancamannya.

Kenapa bisa? Ya, karena dengan teknologi apa saja bisa didapatkan. Mudah saja. Itulah era digital yang berkembang sangat cepat di masyarakat kita dewasa ini.

Tapi bagaimana jika kemudahan akses berkomunikasi itu berdampak pada hal-hal negatif? Termasuk ancaman terhadap suatu negara yang populasi penduduknya banyak, serta hidup dalam perbedaan keyakinan?

Pertanyaan-pertanyaan itu mirip dengan kondisi Indonesia saat ini. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Indonesia juga merupakan negara pluralis, dimana perbedaan keyakinan disatukan dalam ideologi Pancasila.

Pemerintah sebenarnya sudah mengingatkan, bahwa ancaman yang sangat nyata dan paling berbahaya saat ini adalah perang pola pikir atau mindset.

Masa depan bangsa ini juga bergantung dan ditentukan pada pola pikir. Pemikiran-pemikiran yang mementingkan masa depan bangsa sangat diharapkan, dari pada muncul pemikiran egosentris yang hanya ingin mendapatkan kekuasaan.

Ancaman lain dari perang pemikiran yang tengah terjadi saat ini adalah munculnya isu ideologi khilafah. Jangan main-main, perang mindset khilafah telah menjadi perdebatan panas di media sosial.

Khilafah tidak saja mengancam ideologi Pancasila. Karena ancaman mindset ini bersifat massif dan terstruktur. Sebagai warga negara yang cinta Pancasila, kita jangan mudah terprovokasi dengan isu khilafah. Rakyat harus menjadi benteng pelindung Pancasila.

Read More

Tingkatkan Infrastruktur di Perbatasan, Bukti Pemerintah Komitmen Perkuat NKRI

Pembangunan infrastruktur menjadi aset penting bagi pertumbuhan negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan kebutuhan pokok masyarakat di masa yang akan datang.

Namun, selain jenis infrastruktur yang disebutkan diatas. Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap pos pengamanan di daerah-daerah perbatasan. Seperti di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keseriusan pemerintahan Jokowi-JK ini dibuktikan dengan membangun 999,5 kilometer Jalan Inspesi dan Patroli (JIPP), dan juga Jalan Administrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pada 16 Februari lalu, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan, program-program pengamanan perbatasan oleh Kemhan telah dibangun JIPP dan Jalan Administrasi di Kalimantan yang merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.

Pengamanan di daerah-daerah perbatasan, memang sudah seharusnya mendapatkan fasilitas yang baik. Sebab, daerah perbatasan merupakan wilayah strategis dalam menjaga kedaulatan negara kita tercinta.

Tidak hanya membangun JIPP dan PLBN, Kemhan juga serius membangun infrastruktur lainnya, diantaranya Pospamtas, Border Sign Pos (BSP), dan Pilar Perbatasan.

Bagi Kemhan, pembangunan infrastruktur yang masif, juga harus diimbangi dengan kesejahteraan bagi para prajurit yang telah berdedikasi kepada bangsa dan negara di daerah perbatasan.

“Untuk memberi rasa sejahtera bagi para prajurit, sudah dibangun 241.441 unit rumah negara untuk mereka, termasuk yang bertugas di perbatasan,” kata Menteri Ryamizard beberapa waktu lalu.

Menyitir pernyataan Menteri Ryamizard, pengamanan di daerah perbatasan sudah menjadi keharusan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Upaya itu sebagai bagian dari membangun rasa profesionalisme para prajurit TNI yang bertugas.

Selamat bertugas para prajurit TNI, khususnya di daerah perbatasan. Jaga dan lindungilah NKRI dari berbagai ancaman. Kita patut bersyukur pemerintah menaruh perhatian yang serius untuk daerah perbatasan, terutama dengan dibangunnya infrastruktur keamanan dan pertahanan yang berkelanjutan.

Read More

BUKAN NEGARA ISLAM, TAPI MASYARAKAT ISLAMI

Dihadapan para prajurit TNI AD Kodam IV Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu kembali 'menyentil' soal negara Islam atau khilafah.

Ya, Menteri Ryamizard tidak pernah bosan mengingatkan tentang khilafah walaupun dia seorang muslim yang taat. Menteri Ryamizard bukan anti-islam. Tapi baginya ada yang salah soal tujuan negara Islam.

Cara pikir Menteri Ryamizard pasti selaras dengan kita sebagai masyarakat yang berpikir waras. Bukan jadi negara Islam hal utama, namun bagaimana membentuk masyarakat berperilaku Islami.

Dan menghadirkan masyarakat bersikap Islami telah cukup baik dengan menerapkan Pancasila. Ideologi yang dilahirkan dari pendiri bangsa kita.

Masyarakat Islami. Masyarakat yang tidak saling fitnah. Masyarakat yang toleran, bukan menganggap golongan lainnya kafir.

Masyarakat yang gotong royong. Masyarakat yang antihoaks. Masyarakat yang mencintai Tuhan dengan menghormati ibadah agama lainnya. Masyarakat yang saling merawat keragaman sebagai anugerah Tuhan.

Semua itu lebih penting dibandingkan sebuah simbol negara Islam. Pancasila menerapkan prinsip semua hal yang dicitakan masyarakat Islami.

Menerapkan kehidupan berpancasila dalam interaksi antarmasyarakat di Indonesia sudah cukup mencirikan kita sebagai bangsa religius. Tanpa perlu identitas ideologi bernuansa Islam.

Toh bukankan Pancasila juga telah membuktikan Indonesia tetap aman hingga kini kehidupan sosial masyarakatnya? Justru dengan Pancasila, pertahanan negara Indonesia jadi amat kuat.

Telaahlah negara-negara yang menerapkan prinsip ideologi agama, banyak melahirkan perang saudara. Bangsanya terpecah. Porak poranda.

Itu tak diinginkan Menteri Ryamizard. Kondisi seperti itu akan membuat para pendiri bangsa menangis. Siapapun yang merongrong Pancasila adalah musuh negara.

Read More

MELAJU DAN TERUS BERPIHAK

Bukan hanya mendorong kemajuan industri pertahanan nasional. Tidak hanya mengimbau industri pertahanan lokal mampu memproduksi hasil optimal.

Namun pemerintah Indonesia juga bertindak nyata menunjukkan keberpihakannya pada industri pertahanan dalam negeri. Bukan sekadar klaim.

Tengoklah. Kementerian Pertahanan (Kemhan) konsisten menerapkan amanat UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Regulasi yang amat jelas menunjukkan keberpihakan.

UU itu memberikan keleluasaan pada PT Pindad menjadi lead integrator industri pertahanan. Bukan hanya sepihak dalam kerjanya sebagai BUMN. Tetapi juga menggandeng swasta bekerja sama.

Kemhan juga tak lepas tangan begitu saja soal industri pertahanan. Kemhan memiliki peran besar dalam mengembangkan industri pertahanan yang strategis. Sebagai bukti kepatuhan pada UU.

Toh nyatanya, Kemhan melakukan fungsinya sebagai pembina teknis untuk urusan produksi industri pertahanan. Memberikan arahan, bimbingan, agar produksi industri pertahanan sesuai kebutuhan spesifkasi TNI. Berkualitas sehingga diminati negara asing.

Soal urusan dukungan anggaran untuk industri pertahanan nasional, jangan ragukan keberpihakan pemerintah. Alokasinya jelas dan amat wah!

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 15 triliun selama 2015 hingga 2019 dari pinjaman dalam negeri guna produksi alat perlengkapan pertahanan keamanan.

Jangan lupa juga, produksi dari industri pertahanan nasional juga diserap penggunaannya oleh bangsa kita sendiri. Dipakai dengan bangga oleh TNI. Sebuah karya prestasi luar biasa.

Coba telisik saja, masih ingatkah ketika Presiden Joko Widodo keliling Mabes TNI menggunakan kendaraan taktis (rantis) P6 ATAV pada Januari tahun lalu? Ya, rantis itu karya perusahaan swasta lokal.

Rantis yang hebat itu juga jadi kepercayaan kesatuan elite Kopassus dan Korpaskhas. Dahsyat!

Lainnya, ada juga Kapal Cepat Rudal 60 Meter (KCR 60 M) buatan PT PAL. Kapal perang yang dengan bangga dipakai TNI AL untuk menjaga perbatasan laut Indonesia. Malahan, jenis kapal perang ini dilirik Malaysia dan Filipina.

Ada senjata senapan serbu 2 (SS 2) yang dengan hebatnya dipakai para prajurit TNI dalam kompetisi menembak dunia. Sampai membawa prestasi juara bagi prajurit TNI di kejuaraan tingkat dunia.

Jangan ragu soal keberpihakan pemerintah pada industri pertahanan domestik. Keberpihakan itulah yang kini telah membuat industri pertahanan kita mampu melaju di tingkat dunia.

Read More

Kata Siapa Alutsista Indonesia Kuno?

Tema debat capres keempat yang akan digelar pada hari Sabtu mendatang akan mengangkat tema tentang pertahanan dan keamanan. Satu hal yang menjadi sosrotan dalam tema tersebut adalaha modernisasi alutsista. Alutsista Indonesia dianggap kuno dan tidak lengkap akibat minimnya anggaran. Bahkan, produk alutsista dalam negeri tak mendapat banyak perhatian.

Benarkah demikian, alutsista Indonesia tertinggal jauh dibanding negara lain?

Memang benar, kalau kita bicara alutsista pandangan akan selalu dibandingkan dengan produsen semacam Amerika Serikat dan Rusia. Padahal, pada kenyataannya produk-produk alustista Indonesia yang diproduksi oleh PT Pindad mampu bersaing dengan mereka. PT Pindad yang awalnya di tahun 1808 merupakan sebuah bengkel peralatan militer di Surabaya dengan nama awal Artillerie Constructie Winkel (ACW) dan di tahun 1923 berubah nama menjadi PT Pindad yang berpindah lokasi ke markasnya di Bandung, Jawa Barat.

PT Pindad ini telah berkontribusi banyak dalam memasok kebutuhan senjata militer Indonesia, tidak hanya itu, PT Pindad pun telah mampu menjadi eksportir ke berbagai negara.

Beberapa senjata canggih produksi PT Pindad diantaranya ada SPR-2 yang jadi rekomendasi di dunia internasional. Senjata ini bisa menembus kekuatan tank baja .Di balik amunisinya, ada peledak yang dapat menghancurkan kendaraan tempur dalam hitungan detik dan memiliki jangkauan tembak sejauh 2 kilometer (km). Karena kemampuannya itu, SPR-2 dinilai istimewa.

Ada juga SSBA yakni Senapan Serbu Bawah Air. dirancang khusus untuk pertempuran dan mencegah musuh baik di darat, maupun di air. Jarak efektif tembakan SSBA ini antara 20-30 meter pada kedalaman air 5 meter. Kemampuan dan efektivitas senjata ini menurun menjadi 10-20 meter di kedalaman air 20 meter dan 5-10 meter di kedalaman 40 meter. Salah satu keunikan SSBA, senjata ini menggunakan peluru khusus, yakni peluru berbentuk runcing seperti jarum.

PT Pindad sendiri pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekspor hingga 30% secara year on year (yoy) menjadi Rp1 triliun. Angka yang luar biasa. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun lalu ekspor senjata dan amunisi melonjak 209,97% secara yoy menjadi US$769.000. Sementara itu, ekspor kendaraan tempur dan bagiannya tumbuh 48,42% menjadi US$2,42 miliar.

Lain Pindad lain PT Dirgantara Indonesia (DI). Di tahun ini PT DI bersiap melakukan ekspor alat utama sistem senjata dari Indonesia ke negara di kawasan Asean dan Afrika seperti Senegal, Nepal, Thailand dan Filipina.

“Untuk proyeksi persentase kenaikan ekspor, saya belum punya datanya. Tetapi, target kami setidaknya bisa mendapatkan kontrak pembelian hingga delapan unit pesawat jenis CN 235-220 dan tiga sampai sepuluh unit pesawat multiguna jenis NC212i,” kata Direktur Produksi PT Di Arie Wibowo dikutip dari Binsis.com pada Senin (11/2/2019).

Masih percaya alutsista kita kuno? Kalau saya tentu tidak!


Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20190211/12/887596/indonesia-akan-genjot-ekspor-alutsista-ke-asean-dan-afrika

Read More

Perkuat NKRI! Waspada Upaya Cuci Otak Anti-Pancasila

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) tidak pernah berhenti menjaga dan melindungi kedaulatan bangsa dari sekelompok orang yang ingin memahamkan ideologi selain Pancasila.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dalam sejumlah kesempatan selalu meminta masyarakat untuk terus mewaspadai berbagai ancaman yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Misal, ancaman terorisme, pemberontakan dan upaya mengganti ideologi Pancasila.

Menteri Ryamizard mengingatkan terkait ancaman nyata yang tengah dihadapi saat ini adalah ancaman terhadap ideologi Pancasila. Dia mengatakan Kemhan akan kuat jika dibantu seluruh elemen masyarakat menuju cita-cita Indonesia maju.

Upaya pengancaman terhadap ideologi Pancasila menurut Menteri Ryamizard dilihat dari proses perubahan mindset yang dilakukan dengan cara mencuci otak. Kok bisa mencuci otak? Bagaimana caranya?

Mari kita telurusi jejak digital yang berkembang di media sosial saat ini. Pertama, isu-isu seputar khilafah terus mencuat di platform berbagai media sosial. Entah disengaja atau hanya bentuk ketakutan masyarakat. Setidaknya, Menteri Ryamizard telah mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati dan waspada.

Kedua, suasana politik nasional telah terjerumus pada kepentingan kelompok tertentu. Isu agama selalu dibenturkan dengan ketidakpercayaan sekelompok orang terhadap pemerintah.

Sementara yang kita ketahui, banyak ulama yang menjadi penasehat politik kepada pemerintah yang menjalankan tugasnya. Kalau sudah begini, sangat naif ketika pemerintah dianggap mempermainkan ulama. Sekali lagi, jangan percaya pada isu-isu yang ingin memecah belah bangsa ini.

Ketiga, ancaman Partai Komunis Indonesia (PKI). Berangkat dari sejarah. PKI telah beberapa kali melakukan gerakan separatis. Kejam. Bukan tanpa sebab, PKI ingin menguasai negeri ini.

Menteri Ryamizard mengatakan, tercatat. PKI sudah tiga kali memberontak untuk menghancurkan Indonesia. Pada tahun 1926, 1948 dan 1965. Misi PKI saat itu tidak sama sekali berhasil. Mengapa? Karena patriotisme Merah Putih lebih kuat daripada kekuatan PKI.

Apakah PKI saat ini kembali memberikan ancaman? Jika iya. Menteri Ryamizard akan berdiri paling depan bersama 260 juta jiwa masyarakat kita melawan PKI. Seandainya terjadi. PKI akan kalah karena berhadapan dengan jutaan masyarakat. Begitu pesan Menteri Ryamizard.

Itulah kenapa. Menteri Ryamizard percaya Kemhan akan kuat sebagai penjaga pertahanan Indonesia dari berbagai ancaman. Karena dibelakang Kemhan, 260 juta jiwa siap berdiri tegak untuk melawan.

Sudah saatnya kita peka terhadap kondisi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita bersyukur memiliki sang patriot. Pembela NKRI. Pejuang ideologi Pancasila seperti Menteri Ryamizard. Ditangannya menjamin pertahanan bangsa ini berdiri kokoh dari berbagai serangan dan ancaman.

Kita berikan mandat yang mulia ini kepada Menteri Ryamizard, Kementerian Pertahanan dan pemerintah pada umumnya. Kita yakin, Kemhan Kuat Indonesia Maju.

Read More

Ajakan Menhan Berpancasila, Ikhitiar Menguatkan Cinta kepada NKRI

Para the Founding Father kita saat merumuskan Pancasila melihat pada beberapa aspek. Di antaranya perbedaan keyakinan yang merupakan bagian dari kekuatan bangsa ini. Perbedaan keyakinan bukanlah suatu tantangan tapi justru menciptakan kerukunan atas perbedaan. Oleh karena itu, jangan menjadi warga negara yang tidak mengakui Pancasila.

Kita tentu mengetahui bahwa Pancasila merupakan pemersatu bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai, sebagai dasar negara, Pancasila dipersepsikan sangat menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Jika ada yang menolak Pancasila maka tentu saja dengan sendirinya tidak mengakui dirinya sebagai warga negara.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Ryamizard Ryacudu pernah menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara wajib untuk untuk ditatai oleh seluruh warga negara. Tanpa melihat latar belakang perbedaan.

Tentu saja apa yang disampaikan Menteri Ryamizard adalah bentuk kecintaan dirinya kepada negara.

Tidak hanya menegaskan, Menteri Ryamizard juga mengingatkan kepada siapapun yang ingin memecahbelah kerukunan dan kedamaian di bangsa ini. Menteri Ryamizard mengatakan bahwa kalau orang tidak Pancasila maka disini (Indonesia) hanya numpang.

Setiap pemimpin sejatinya harus memberikan pesan moral yang baik, bukan justru mengajak untuk memecah belah.Jika seorang pemimpin saja tidak mengakui suatu ideologi yang jelas-jelas telah membawa bangsa ini pada gerbang kemerdekaan oleh para penjajah, lantas seperti apa negara kedepannya?

Kita tidak ingin menciptakan pemimpin yang pesimis, Presiden Jokowi pun selalu mengingatkan bahwa sebagai warga negara yang baik harus mengedepankan rasa optimism.

Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Fungsi pokok dari Pancasila juga berdasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR NO.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR NO.IX/MPR/1978).

Berdasarkan ketetapan tersebut menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakekatnya merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan dan watak dari bangsa Indonesia.

Melalui penjelasan di atas, kita tentu sebagai warga negara yang baik tidak menginginkan negara ini dipandang sebagai negara besar yang selalu meningkatkan rasa pesimisme. Pemerintah saat ini telah berupaya menjaga kedaulatan negara dan membela seluruh lapisan masyarakat dari orang-orang yang tidak mengakui Pancasila.

Oleh sebab itu, tidak salah apabila Menteri Ryamizard mengatakan jangan berlama-lama di negara yang kita cintai ini jika tidak mengakui Pancasila. Karena orang yang mengakui hal tersebut sama saja dia hanya ‘numpang’.

Mari kita mencntai negara ini dengan cara merangkul keberagaman, menyatukan perbedaan dalam bingkai Pancasila. Kalau masih ada orang yang tidak mengakui Pancasila, ingatkan padanya kalau negara ini merdeka salah satunya karena rasa optimisme para pendahulu kita yang menginginkan adanya suatu ideologi yang menyatukan kita semua. Ideologi itu tidak lain kalau bukan Pancasila.

Read More